Lihat rincian perhitungannya
- Tarif PPh Badan 2026 masih 22% dari penghasilan kena pajak kamu, yaitu laba fiskal setelah koreksi, dan angka ini biasanya berbeda dari laba di laporan keuangan.
- Badan beromzet sampai Rp50.000.000.000 mendapat pengurangan 50% (Pasal 31E) untuk bagian laba yang sebanding dengan omzet Rp4.800.000.000, jadi dari tarif PPh Badan 22 persen itu, bagian tersebut efektif cuma 11%.
- Fasilitas ini melekat otomatis lewat perhitungan PPh Badan Pasal 31E, tapi tetap harus dihitung sendiri di SPT. Banyak badan yang justru membayar tarif penuh karena tidak sempat menghitungnya.
- Kalkulator PPh Badan ini memisahkan bagian yang berhak fasilitas dari yang tidak, biar kamu tidak perlu menghitung manual.
- Dasar hukum tarif ini adalah UU PPh Pasal 17 (tarif 22%) dan Pasal 31E (fasilitas pengurangannya), bukan aturan PPh 21 yang sering dikira sama; pastikan kamu memakai dasar yang tepat sebelum melapor.
Tarif umum dan fasilitas pengurangannya
PPh Badan adalah pajak atas penghasilan badan usaha, dan tarif PPh Badan umumnya 22% dari penghasilan kena pajak (laba fiskal). Kalau badan usaha kamu punya peredaran bruto tertentu, ada pengurangan 50%, sehingga tarif untuk bagian yang berhak turun jadi 11%.
Fasilitas Pasal 31E ini tidak perlu diajukan permohonan apa pun. Selama peredaran bruto kamu di bawah batasnya, hak itu melekat dengan sendirinya. Dalam praktik, banyak badan yang sebenarnya berhak justru membayar tarif penuh bertahun-tahun karena staf pajaknya tidak sempat menghitungnya, dan kelebihan bayar itu tidak pernah diminta kembali.
Tiga keadaan
Tarif PPh Badan di bawah Rp4,8 miliar peredaran bruto dapat fasilitas penuh 11%; makin besar omzetnya, makin kecil porsi laba yang masih dapat potongan itu. Tiga keadaan ini meringkasnya:
| Peredaran bruto setahun | Yang mendapat pengurangan | Tarif efektif |
|---|---|---|
| sampai Rp4.800.000.000 | seluruh penghasilan kena pajak | 11% |
| Rp4.800.000.000 sampai Rp50.000.000.000 | bagian penghasilan kena pajak yang sebanding dengan Rp4.800.000.000 dari omzet, sedangkan sisanya dikenai tarif penuh | antara 11% dan 22% |
| di atas Rp50.000.000.000 | tidak ada | 22% |
Contoh perhitungan manual
Begini cara menghitung PPh Badan secara manual, langkah demi langkah, kalau kamu ingin tahu perhitungan PPh Badan di balik angka yang keluar dari kalkulator PPh Badan di atas.
- Omzet di bawah Rp4.800.000.000
- seluruh laba berhak fasilitas
- PPh Badan
- 11% × Rp600.000.000 = Rp66.000.000
- Tanpa fasilitas (kalau tidak dihitung)
- 22% × Rp600.000.000 = Rp132.000.000
- Selisih yang terbuang kalau fasilitasnya tidak dihitung
- Rp66.000.000 setahun
- Bagian laba yang berhak fasilitas
- Rp4.800.000.000 / Rp20.000.000.000 × Rp2.000.000.000 = Rp480.000.000
- PPh atas bagian itu (11%)
- Rp52.800.000
- Bagian sisanya
- Rp1.520.000.000
- PPh atas sisanya (22%)
- Rp334.400.000
- Total
- Rp387.200.000; cocokkan dengan kalkulator
Penghasilan kena pajak berbeda dari laba di laporan keuangan
Dasar pajaknya adalah laba fiskal, yaitu laba komersial kamu setelah koreksi. Biaya yang tidak boleh dikurangkan ditambahkan kembali, penghasilan yang sudah dikenai pajak final dikeluarkan, dan penyusutan dihitung menurut ketentuan fiskal. Selisih antara keduanya sering cukup besar, makanya perkiraan yang dibuat langsung dari laba komersial sering meleset.
| Pos | Perlakuan fiskal | Arah koreksi |
|---|---|---|
| Biaya jamuan tanpa daftar nominatif | tidak boleh dikurangkan | laba fiskal naik |
| Sanksi dan denda pajak | tidak boleh dikurangkan | laba fiskal naik |
| Sewa bangunan yang diterima, sudah PPh final | dikeluarkan dari penghasilan | laba fiskal turun |
| Penyusutan kendaraan direksi | hanya 50% | laba fiskal naik |
| Kerugian tahun lalu (maksimal 5 tahun) | dikompensasikan | laba fiskal turun |
Yang sering keliru
- Memakai laba di laporan keuangan sebagai dasar pajak
- Menghitung fasilitas 31E langsung dari laba tanpa membandingkan omzet
- Menganggap omzet untuk batas 31E hanya penjualan utama
- Melaporkan rugi tanpa kertas kerja rekonsiliasi
- Dasar pajaknya laba fiskal setelah koreksi positif dan negatif
- Bagian yang berhak = (Rp4.800.000.000 ÷ omzet) × laba fiskal, dan sisanya dikenai tarif penuh
- Peredaran bruto mencakup seluruh penghasilan usaha, termasuk yang sudah final
- Kerugian fiskal hanya bisa dikompensasikan kalau didukung rekonsiliasi yang bisa diperiksa
Angsuran PPh 25 setelah SPT
PPh Badan tidak perlu dibayar sekaligus di bulan April. Sepanjang tahun berikutnya, badan kamu mengangsur tiap bulan sebesar PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, lalu dibagi dua belas. Angsuran itu nanti dikreditkan di SPT tahun berikutnya, dan kekurangannya (PPh 29) dilunasi sebelum SPT disampaikan. Angsuran yang telat dikenai bunga tiap bulan.
Kapan hasil kalkulator ini tidak berlaku
- Badan kamu masih berhak PPh final 0,5% menurut PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026. Pajaknya dihitung dari omzet. Cek jangka waktu haknya di sini.
- Perseroan terbuka dengan syarat tertentu mendapat tarif lebih rendah 3%.
- Bentuk usaha tetap dan badan dengan perlakuan khusus (kontraktor migas, perusahaan pelayaran) memakai ketentuan tersendiri.
- Penghasilan yang sudah final tidak ikut masuk laba fiskal.
Langkah berikutnya
- Cek dulu apakah masa PPh final 0,5% badan kamu sudah berakhir. Kalau sudah, tahun ini pajaknya dihitung dari laba, dan pembukuan menjadi dasar seluruh perhitungannya.
- Coba hitung ulang SPT dua tahun terakhir dengan fasilitas 31E. Kalau ternyata belum pernah dipakai, SPT Pembetulan dan restitusi masih terbuka selama belum daluwarsa.
- Setelah SPT Tahunan dilaporkan, hitung angsuran PPh 25 yang baru dan mulai menyetornya di masa berikutnya.
- Kalau rekonsiliasi fiskalnya terasa rumit dikerjakan sendiri, tax.co.id bisa bantu carikan konsultan pajak berizin lewat penyusunan SPT badan, lengkap dengan kertas kerjanya.
Dasar hukum
Tarif umum diatur Pasal 17 UU PPh sebagaimana diubah UU Nomor 7 Tahun 2021. Fasilitas pengurangan tarif bagi peredaran bruto tertentu diatur Pasal 31E UU PPh. Biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan di Pasal 6 dan 9; angsuran di Pasal 25; kompensasi kerugian di Pasal 6 ayat (2). Angka di halaman ini dibaca dari sumber resmi yang tercatat.Pertanyaan yang sering diajukan
PPh Badan berapa persen di tahun 2026?
Tarif PPh Badan tetap 22% dari laba fiskal, tidak berubah untuk 2026. Badan beromzet sampai Rp50.000.000.000 mendapat pengurangan 50% (Pasal 31E) untuk bagian laba yang sebanding dengan omzet Rp4.800.000.000, jadi tarif efektifnya ada di rentang 11% sampai 22%, tergantung omzet dan laba fiskal kamu.
Perusahaan saya rugi tahun ini, tetap harus bayar?
Kalau penghasilan kena pajak kamu nihil atau negatif, tidak ada PPh Badan yang terutang. Kewajiban melaporkan SPT tetap ada, dan kerugian fiskalnya bisa dikompensasikan ke lima tahun berikutnya.
Apa bedanya dengan PPh final UMKM 0,5%?
Beda dasar hitungnya. PPh final dihitung dari peredaran bruto tanpa memperhatikan laba; tarif umum dihitung dari laba. Hak memakai tarif final ini dibatasi jenis badan dan jangka waktu, dan sejak PP 20/2026 sebagian badan usaha sudah kehilangan hak itu.
Angsuran PPh 25 saya berapa, ya?
Umumnya dihitung dari PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, lalu dibagi dua belas. Ada perlakuan khusus untuk wajib pajak baru dan beberapa jenis usaha tertentu.
Fasilitas 31E ini harus diajukan dulu?
Tidak perlu. Fasilitas ini melekat pada keadaan peredaran bruto kamu dan dihitung sendiri di SPT Tahunan. Yang perlu kamu pastikan cuma omzet yang dipakai sudah mencakup seluruh peredaran bruto, termasuk penghasilan yang final.
PPh 25 dan PPh 29 itu apa bedanya dengan PPh Badan?
Keduanya sebenarnya cara membayar PPh Badan yang sama. PPh 25 adalah angsuran bulanan sepanjang tahun berjalan. PPh 29 adalah kekurangan yang dilunasi saat SPT Tahunan disampaikan, setelah angsuran dan kredit pajak lain diperhitungkan.
Pajak CV sama saja dengan PT?
Tarif PPh badannya sama. Bedanya ada pada perlakuan laba yang dibagikan ke pemilik. Halaman CV dan PT membahasnya lengkap dengan contoh angka.
Tarif PPh Badan terbaru, ada yang berubah dari tahun sebelumnya?
Belum ada perubahan. Tarif PPh Badan masih 22% dari laba fiskal, dan fasilitas Pasal 31E (pengurangan 50% untuk bagian laba yang sebanding dengan omzet Rp4,8 miliar, sampai batas omzet Rp50 miliar) juga masih berlaku sama seperti sebelumnya. Perseroan terbuka yang memenuhi syarat tertentu malah bisa dapat tambahan diskon 3%, jadi tarifnya 19%. Yang sering berubah justru di sisi pengawasan dan pelaporannya, bukan di angka tarifnya, jadi pastikan dasar hukum yang kamu pakai memang Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh, bukan aturan lain yang sekilas mirip.
Ditinjau oleh Lina Anggraini