Chat admin gratis dulu sebelum konsultasi dengan ahli pajak kami — Chat via WhatsApp →

Untuk Siapa

Pajak UMKM 2026: Tarif, Cara Hitung, Batasnya

Belum pernah lapor sama sekali? Bukan kamu sendirian, dan ini masih bisa dibereskan.

Pelaku usaha kecil di Bogor di depan tempat usahanya
Ringkasan 30 detik
  • Kalau omzet usaha kamu sampai Rp4,8 miliar setahun, kamu boleh membayar PPh final UMKM 0,5% dari omzet (ini tarif pajak UMKM 2026), dan bagian omzet sampai Rp500 juta setahun malah tidak dikenai pajak sama sekali.
  • Sejak PP 20 Tahun 2026, orang pribadi dan PT Perorangan boleh memakainya tanpa batas waktu. Koperasi dibatasi 4 tahun pajak, sedangkan CV, firma, dan PT hanya sampai masa peralihannya berakhir.
  • Aturannya berubah dan pengawasannya makin ketat lewat Coretax, jadi pajak nol bukan berarti bebas lapor. SPT Tahunan tetap wajib kamu sampaikan, dan setoran 0,5% dilaporkan lewat setoran bulanan.
  • Kalkulator di halaman ini menghitung pajak final kamu dan langsung memberi tahu apakah kamu masih berhak memakainya.

PPh final UMKM, tarif 0,5% dari omzet, adalah cara paling sederhana membayar pajak usaha, dan sebagian besar pemilik UMKM memang berhak memakainya. Tapi haknya tidak berlaku selamanya, dan tidak berlaku untuk semua bentuk usaha, jadi ada baiknya kamu memastikan dulu posisi kamu di mana.

Ada tiga hal yang perlu kamu pegang: batas omzet Rp4.800.000.000 setahun sebagai syarat memakai tarif final, bagian omzet Rp500.000.000 setahun yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi, dan bentuk usahanya. Dua yang pertama berasal dari PP 55/2022. Yang ketiga ditentukan PP 20 Tahun 2026 (ditulis juga PP 20/2026), yang menghapus batas waktu bagi orang pribadi dan PT Perorangan, sekaligus menutup tarif final bagi CV, firma, dan PT.

Kalau bentuk usaha kamu masuk kelompok yang ditutup itu, tax.co.id bisa bantu carikan kamu konsultan pajak berizin untuk memetakan langkah berikutnya.

Tiga hal yang menentukan

  • Besar peredaran bruto setahun. Sampai Rp4,8 miliar boleh memakai tarif final; di atas itu pindah ke tarif umum mulai tahun berikutnya.
  • Bentuk badan usahanya. Orang pribadi dan PT Perorangan boleh memakai tarif final tanpa batas waktu. Koperasi dibatasi 4 tahun pajak. CV, firma, PT, dan BUMDes hanya sampai masa peralihannya habis.
  • Sudah berapa lama terdaftar. Untuk koperasi dan badan yang masih dalam masa peralihan, jangka waktunya dihitung sejak tahun pajak terdaftar, walaupun tarif final baru dipakai belakangan.

Peta kewajiban UMKM orang pribadi

Kewajiban Dasar Kapan Catatan
PPh final 0,5% omzet bulanan, setelah bagian Rp500 juta setahun yang bebas setor tiap tanggal 15 bulan berikutnya setoran dianggap sebagai pelaporan masa
SPT Tahunan 1770 seluruh omzet dan pajak final yang disetor 31 Maret wajib meski pajaknya nihil
Pencatatan catatan peredaran bruto harian berjalan cukup pencatatan selama omzet di bawah Rp4,8 miliar; pembukuan belum diwajibkan
PPN 12% x DPP; efektif 11% untuk barang/jasa umum, 12% nominal khusus barang mewah hanya setelah PKP wajib PKP kalau omzet lewat batas pengusaha kecil
PPh 21 kalau menggaji karyawan bulanan kewajiban pemberi kerja, tidak bergantung status UMKM
Surat Keterangan PP 55 bukti berhak tarif final sebelum bertransaksi dengan pemotong supaya lawan transaksi tidak memotong PPh 23

Tidak semua baris di tabel itu berlaku untuk usaha kamu, dan tarif pajak UMKM yang kamu bayar bisa jadi nol kalau omzetnya masih kecil. Tujuh pertanyaan singkat di bawah ini cukup untuk menyusun daftar yang benar-benar wajib kamu laporkan.

Kewajiban Pajak SayaJawab tujuh pertanyaan, dapatkan daftar SPT yang wajib kamu lapor beserta tenggatnya.

Hitung punya kamu

PPh Final UMKMBerapa yang disetor tiap bulan, dan apakah kamu masih berhak memakai tarif finalnya.

Contoh kasus berangka

Contoh 1: warung kelontong beromzet Rp40 juta sebulan

Omzet setahun Rp480 juta, di bawah batas Rp500 juta yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi.

Omzet setahun
Rp480.000.000
Bagian yang tidak dikenai pajak
seluruhnya, karena di bawah Rp500.000.000
PPh final terutang
Rp0
Yang tetap wajib
SPT Tahunan 1770 dengan omzet dilaporkan; terlambat berdenda Rp100.000 (Pasal 7 UU KUP)
Contoh 2: bengkel beromzet Rp150 juta sebulan

Omzet setahun Rp1,8 miliar. Bagian Rp500 juta pertama bebas, sisanya dikenai 0,5%.

Omzet setahun
Rp1.800.000.000
Bagian bebas pajak
Rp500.000.000
Dasar PPh final
Rp1.300.000.000
PPh final setahun (0,5%)
Rp6.500.000
Kalau memilih tarif umum, atau omzet melewati batas
pajak dihitung dari laba; dengan margin 15% dan pembukuan rapi, dasar pajaknya Rp270.000.000 dikurangi PTKP, dikenai tarif progresif Pasal 17

Perhitungan di contoh kedua mengikuti cara kerja kalkulator di atas. Untuk perbandingan dengan tarif umum, tabel lapisan Pasal 17 ada di halaman kalkulator PPh 21.

Siapa yang masih boleh memakai tarif final, dan sampai kapan

Bentuk usahaMenurut PP 20/2026Setelah itu
Orang pribaditanpa batas waktu; batas 7 tahun dari PP 55/2022 dihapustetap final selama omzet di bawah Rp4.800.000.000 dan bukan pekerjaan bebas
PT Perorangan yang didirikan satu orangtanpa batas waktusama seperti orang pribadi, tanpa bagian omzet yang bebas
Koperasi4 tahun pajak sejak terdaftartarif umum PPh Badan
CV, firma, BUMDes yang terdaftar sebelum PP 20/2026masa peralihan: sampai 4 tahun pajak sejak terdaftar berakhirtarif umum PPh Badan, pembukuan wajib
PT biasa yang terdaftar sebelum PP 20/2026masa peralihan: sampai 3 tahun pajak sejak terdaftar berakhirtarif umum PPh Badan, pembukuan wajib
CV, firma, PT, BUMDes yang terdaftar sejak 22 April 2026tidak bisa memakai tarif finaltarif umum sejak tahun pertama
Orang pribadi yang haknya menurut PP 55/2022 habis di tahun pajak 2024boleh memakai tarif final lagi untuk tahun pajak 2025 dan 2026ketentuan peralihan Pasal II PP 20/2026

Masa peralihan untuk badan dihitung sejak tahun pajak terdaftar, walaupun tarif final baru dipakai belakangan. Badan yang memilih tarif umum sejak awal tidak bisa kembali ke tarif final. Kalkulator di atas menghitung sisa masa peralihan dari tahun terdaftar kamu.

Kalau usaha kamu CV, firma, atau PT, yang berlaku bukan lagi 0,5% tapi tarif umum 22% (dengan keringanan Pasal 31E untuk omzet sampai Rp50 miliar). Istilah “UMKM” sering dipakai longgar untuk menyebut pemilik usaha kecil apa pun bentuk badannya, tapi yang menentukan tarifnya adalah bentuk badan usaha, bukan ukuran usahanya. Kalau yang kamu cari jawaban soal “pajak umkm 22 persen”: orang pribadi dan PT Perorangan tetap 0,5%, yang pindah ke 22% adalah CV, firma, dan PT biasa. Rinciannya ada di halaman Pajak CV dan PT.

Yang sering keliru

Yang sering salah
  • Tidak lapor SPT Tahunan karena omzet di bawah Rp500 juta
  • Menghitung batas Rp500 juta per bulan
  • CV yang terus menyetor 0,5% setelah masa peralihannya berakhir
  • Menganggap potongan marketplace sebagai pajak final yang sudah selesai
Yang benar
  • Bebas pajak tidak sama dengan bebas lapor. SPT nihil tetap wajib
  • Batasnya setahun; bulan ramai dan sepi saling menutup
  • Memeriksa tahun terdaftar; setelah masa peralihan berakhir pajaknya tarif umum, dan setoran 0,5% tidak diakui
  • Potongan marketplace adalah PPh 22 yang bisa dikreditkan. Keduanya diperhitungkan di SPT

Yang berubah di 2026 untuk UMKM

  • PP 20/2026 menghapus batas waktu tarif final untuk orang pribadi dan PT Perorangan, membatasi koperasi 4 tahun, dan menutupnya untuk CV, firma, dan PT setelah masa peralihan. Orang pribadi yang haknya sudah habis di 2024 boleh memakainya lagi untuk tahun pajak 2025 dan 2026. Pembuat konten daring kini termasuk pekerjaan bebas yang tidak boleh memakai tarif final.
  • PMK 37/2025 membuat marketplace memungut PPh 22 dari penjual sejak 1 Oktober 2026; UMKM beromzet sampai Rp500 juta bisa menyampaikan surat pernyataan supaya tidak dipungut. Penjelasan lengkapnya untuk seller ada disini.
  • Coretax menjadi satu-satunya jalur pelaporan; setoran 0,5% dibuat lewat kode billing di sana.

Dasar hukum

PP 55/2022 mengatur PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2026. Batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi Rp500 juta setahun; batas pemakaian tarif final Rp4,8 miliar setahun. Kewajiban pencatatan Pasal 28 ayat (2) UU KUP.

Pertanyaan yang sering diajukan

Tarif pajak UMKM 2026 berapa persen?

Umumnya 0,5% dari omzet bulanan (PPh final UMKM 2026), setelah dikurangi bagian omzet Rp500 juta setahun yang tidak dikenai pajak untuk orang pribadi. Syaratnya, omzet setahun kamu tidak melewati Rp4,8 miliar dan penghasilannya bukan dari pekerjaan bebas. Sejak PP 20 Tahun 2026, tidak ada lagi batas waktu pemakaian tarif pajak UMKM ini untuk orang pribadi dan PT Perorangan.

Kreator konten termasuk pekerjaan bebas?

Ya. PP 20/2026 memasukkan pembuat konten di media daring (influencer atau pemengaruh) ke daftar pekerjaan bebas, sejajar dengan dokter, notaris, konsultan, dan seniman. Penghasilan dari pekerjaan bebas tidak boleh lagi memakai tarif final 0,5%, dan dihitung dengan tarif umum lewat Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), yaitu persentase baku dari omzet menurut jenis usahanya yang dipakai sebagai pengganti laba kalau kamu tidak membukukan biaya secara rinci. Kalau mau memakai NPPN, pemberitahuannya wajib disampaikan ke DJP dalam 3 bulan pertama tahun pajak; tanpa pemberitahuan itu, kamu dianggap memakai pembukuan biasa.

Omzet saya di bawah Rp500 juta. Berarti UMKM bebas pajak sama sekali, atau kalau di atas Rp500 juta apakah seluruh omzetnya kena pajak?

Bagian omzet di bawah Rp500 juta setahun memang tidak dikenai PPh final (bukan berarti UMKM “bebas pajak” seluruhnya; kamu tetap kena kalau omzetnya di atas itu), tapi kewajiban melapor tetap ada di pundak kamu meski pajaknya nihil. Kalau omzet setahun kamu di atas Rp500 juta, cuma bagian di atas itu yang dikenai 0,5%, bukan seluruh omzet, sampai batas Rp4,8 miliar setahun. Tidak bayar dan tidak lapor itu dua hal yang berbeda, dan yang kedua tetap kena denda.

Bagaimana kalau omzet saya naik turun tiap bulan?

Tidak masalah. Yang dihitung adalah peredaran bruto setahun, jadi bulan yang ramai dan bulan yang sepi saling menutup. Yang penting justru catatan omzet setahun kamu tetap rapi.

Saya jualan di marketplace dan sudah dipotong. Masih perlu lapor?

Perlu. Potongan itu belum sama dengan pelaporan, dan jumlahnya justru bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak buat kamu. Selengkapnya untuk seller marketplace.

Cara bayar pajak UMKM 0,5% bagaimana?

Caranya, buat kode billing di Coretax dengan kode akun PPh final UMKM untuk masa yang bersangkutan, lalu bayar lewat bank, ATM, atau aplikasi pembayaran sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Jangan lupa simpan bukti setornya, karena itu sekaligus jadi bukti lapor masa kamu.

UMKM perlu NPWP?

Perlu, begitu penghasilan neto setahun kamu melewati PTKP. Dalam praktiknya, NPWP hampir selalu diminta bank, marketplace, atau pembeli korporat, jadi lebih baik disiapkan lebih awal. Mendaftarnya bisa dari ponsel.

Benar pajak UMKM naik jadi 22 persen?

Tidak, kalau kamu orang pribadi atau PT Perorangan; tarifnya tetap 0,5% dan sejak PP 20 Tahun 2026 malah tanpa batas waktu. Yang berubah ke tarif umum 22% adalah CV, firma, dan PT biasa, karena PP 20/2026 menutup tarif final untuk bentuk usaha itu setelah masa peralihannya berakhir (dengan keringanan Pasal 31E untuk omzet sampai Rp50 miliar). Istilah “UMKM” memang sering dipakai longgar untuk semua usaha kecil apa pun bentuknya, tapi yang menentukan tarifnya adalah bentuk badan usaha. Kalau usaha kamu CV atau PT, rincian tarif 22%-nya ada di halaman Pajak CV dan PT.

PPh final UMKM 0,5% diperpanjang atau malah dihentikan di 2026?

Diperpanjang, bahkan lebih longgar dari sebelumnya. PP 20 Tahun 2026 menghapus batas waktu 7 tahun yang dulu berlaku lewat PP 55/2022 untuk orang pribadi dan PT Perorangan, jadi tarif final 0,5% ini masih berlaku tanpa batas waktu untuk dua bentuk usaha itu. Bahkan orang pribadi yang haknya sudah habis di tahun pajak 2024 boleh memakainya lagi untuk tahun pajak 2025 dan 2026. Yang dihentikan hanya untuk CV, firma, dan PT biasa, setelah masa peralihannya berakhir.

Bagikan
Foto Lina Anggraini peninjau konten pajak tax.co.id

Ditinjau oleh

Lina Anggraini Expert Reviewer

Praktisi pajak & akuntansi

Praktisi akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Setelah meniti karier di kantor konsultan pajak dan memegang berbagai posisi supervisor pajak serta audit internal, kini bertugas sebagai Director of Business Development & Financial Advisory di Glin Asia Solusi. Di tax.co.id, Lina memastikan seluruh materi dan informasi akurat dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

Lihat konten yang ditinjau LinkedIn

Konsultasi