Chat admin gratis dulu sebelum konsultasi dengan ahli pajak kami — Chat via WhatsApp →

NPWP Non Efektif: Masih Bisa Dipakai untuk Apa Saja?

tax-co-id-npwp-non-efektif-masih-bisa-dipakai-untuk-apa-saja

NPWP non efektif tidak sama dengan NPWP yang dihapus, karena menurut Pasal 1 angka 68 PMK 81/2024, Wajib Pajak Nonaktif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun NPWP-nya belum dihapus.

Jadi, nomornya tetap ada, sebagian kewajiban bisa berubah, dan penggunaannya di luar urusan pajak tidak diatur secara khusus.

Artikel ini membahas apa yang masih bisa kamu lakukan dengan NPWP berstatus nonaktif, apa yang berubah, dan risikonya kalau penghasilan kembali ada. Kalau ingin mengingat dulu fungsi nomor ini secara umum, baca pengertian NPWP kami.

Apa Itu NPWP Non Efektif?

Istilah non efektif berasal dari aturan lama, dan di PMK 81/2024 kata nonefektif hanya muncul dalam ketentuan peralihan Pasal 473 angka 1 untuk permohonan yang belum selesai saat aturan itu mulai berlaku.

Istilah resmi yang dipakai sekarang adalah Wajib Pajak Nonaktif, dengan definisi yang sama persis dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025.

Bagi orang pribadi penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipakai sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022, sesuai Pasal 2 ayat (1) PMK 112/PMK.03/2022. Karena NPWP belum dihapus selama status Nonaktif, nomor yang kamu pakai tetap NIK tersebut.

Pasal 25 ayat (2) PMK 81/2024 menyebut enam keadaan yang membuat orang pribadi bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak Nonaktif. Kriteria yang sama dijabarkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PER-7/PJ/2025, dan rinciannya seperti berikut.

  • Menghentikan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Tidak berusaha dan belum atau tidak memperoleh penghasilan, atau penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  • Warga Negara Indonesia penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri tetapi belum memenuhi syaratnya.
  • Warga Negara Indonesia penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
  • Wanita kawin yang sudah punya NPWP lalu memilih menggabungkan hak dan kewajiban pajaknya dengan suami.
  • Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Sebelum mengurus status apa pun, pastikan dulu nomor yang kamu pegang benar formatnya. Kamu bisa memakai alat cek format NPWP untuk memeriksa panjang dan susunan nomornya.

Kenapa NPWP Tiba-Tiba Nonaktif?

Status ini tidak selalu diajukan sendiri, karena Pasal 38 PER-7/PJ/2025 membolehkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menetapkan Wajib Pajak Nonaktif secara jabatan berdasarkan data yang menunjukkan kriteria di atas terpenuhi.

Selain itu, penetapan secara jabatan juga bisa dilakukan kalau seluruh persyaratan berikut terpenuhi.

  • Tidak melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir.
  • Tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pihak ketiga secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir.
  • Tidak melakukan pembayaran pajak secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir.
  • Tidak memiliki tunggakan pajak dan/atau tidak sedang menempuh upaya hukum.
  • Tidak sedang menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan tindak pidana perpajakan.
  • Tidak mendapatkan fasilitas atau insentif perpajakan.
Baca Juga:  Cara Cetak Kartu NPWP lewat Coretax, Gratis Tanpa ke KPP

Jadi, kalau kamu lama tidak lapor, tidak dipotong, dan tidak membayar pajak, jangan kaget bila statusmu berubah tanpa permohonan. Penetapan itu dilakukan lewat surat penetapan Wajib Pajak Nonaktif yang diterbitkan Kepala KPP.

Masih Bisa Dipakai untuk Apa?

Selama status Nonaktif, NPWP belum dihapus, jadi nomormu tetap tercatat sebagai identitas wajib pajak. Aturan pajak saat ini tidak memuat daftar kegunaan NPWP nonaktif di luar urusan pajak, sehingga jawaban praktisnya bergantung pada pihak yang memintanya.

Untuk administrasi pekerjaan, artikel DDTCNews (media berita perpajakan) pada 19 Januari 2024 mengutip contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut NPWP berstatus non efektif masih bisa dipakai. Keterangan itu adalah penjelasan layanan DJP, bukan bunyi pasal, jadi tetap konfirmasikan ke pemberi kerja dan KPP tempatmu terdaftar bila ragu.

Untuk pembukaan rekening bank, aturan yang berlaku sekarang juga tidak mengaturnya, karena kriteria Wajib Pajak Nonaktif orang pribadi dalam Pasal 34 ayat (2) PER-7/PJ/2025 tidak menyebut rekening bank atau pekerjaan sama sekali.

Kriteria lama yang menyinggung NPWP untuk keperluan pekerjaan atau rekening bank berasal dari PER-04/PJ/2020, yang sudah dicabut oleh Pasal 94 angka 5 PER-7/PJ/2025, jadi kebijakan masing-masing bank yang menentukan.

Kalau yang kamu butuhkan adalah bukti fisik nomor, cara cetak kartu NPWP di sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) sudah kami bahas terpisah. Bagian berikutnya menjelaskan apakah status Nonaktif memengaruhi layanan seperti itu.

Apa yang Berubah Selama Status Nonaktif?

Pengecualian dari kewajiban SPT tidak ditentukan oleh label Nonaktif, melainkan oleh kriteria dalam Pasal 180 PMK 81/2024 dan Pasal 112 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.

Orang pribadi dengan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP dikecualikan dari SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 25, sedangkan orang pribadi yang tidak berusaha hanya dikecualikan dari SPT Masa PPh Pasal 25.

Ketentuan yang menyebut status Nonaktif dalam urusan SPT ada di Pasal 183 ayat (2) PMK 81/2024 dan Pasal 104 ayat (2) PER-11/PJ/2025, yaitu syarat telah ditegur secara tertulis untuk penelitian SPT lebih bayar tidak berlaku atas masa ketika wajib pajak berstatus Nonaktif.

Baca Juga:  Cara Mengaktifkan NPWP Non Efektif lewat Coretax 2026

Ketentuan itu hanya mengatur penelitian SPT lebih bayar, bukan pembebasan dari surat teguran atau Surat Tagihan Pajak.

Soal denda keterlambatan, SPT tidak dikenakan kepada orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Besaran denda bagi yang tetap terkena ada di artikel denda telat lapor SPT.

Kalau kamu juga terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), status Nonaktif menjadi salah satu kriteria pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Artinya, status Nonaktif bisa berujung pada hilangnya status PKP-mu.

Pembatasan cetak ulang kartu, perubahan data, dan pindah KPP berasal dari artikel DJP tahun 2022 yang masih memakai PER-04/PJ/2020, sedangkan PMK 81/2024 dan PER-7/PJ/2025 tidak menyebut pembatasan seperti itu.

Sebaliknya, Pasal 43 ayat (2) huruf d PER-7/PJ/2025 menjadikan pengajuan layanan yang dapat mengubah status sebagai dasar pengaktifan kembali secara jabatan, jadi mengajukan layanan tertentu bisa membuat statusmu aktif lagi.

Apakah NPWP Non Efektif Harus Lapor SPT

Jawabannya bergantung pada penghasilanmu, bukan pada statusnya, karena aturan yang berlaku sekarang tidak menyebut status Nonaktif dengan sendirinya menghapus kewajiban SPT.

Kalau penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP, kamu dikecualikan dari SPT Tahunan, tetapi kalau penghasilan itu di atas PTKP, kewajiban SPT Tahunan tetap berlaku.

Artikel DJP tahun 2022 tadi memang menyebut wajib pajak non efektif bebas lapor SPT Tahunan dan tidak dikenai denda keterlambatan, tetapi penjelasan itu disusun berdasarkan aturan lama yang sudah dicabut.

Aturan yang berlaku sekarang adalah kriteria penghasilan di atas, ditambah pembebasan denda bagi orang pribadi yang sudah berhenti berusaha.

Kasus khusus berlaku bagi istri yang sudah punya NPWP lalu memilih menggabungkan kewajiban pajaknya dengan suami, karena menurut Pasal 4 ayat (2) PER-7/PJ/2025 ia harus mengajukan permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan tahunan secara umum bisa kamu baca di penjelasan SPT Tahunan.

Risiko Kalau Penghasilan Kembali Ada

Begitu kriteria Nonaktif tidak lagi terpenuhi, misalnya penghasilanmu kembali di atas PTKP atau kamu membuka usaha lagi, Kepala KPP dapat mengaktifkan kembali statusmu berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Permohonannya bisa diajukan secara elektronik atau langsung.

Pengaktifan kembali secara jabatan bisa terjadi kalau ada data bahwa kamu menyampaikan SPT atau membayar pajak setelah ditetapkan Nonaktif, melakukan kegiatan usaha, atau mengajukan layanan yang dapat mengubah status. Aturan ini justru memperlakukan SPT yang disampaikan dan pajak yang dibayar sebagai data untuk mengaktifkan kembali statusmu.

Baca Juga:  Contoh Nomor NPWP 15 dan 16 Digit untuk Pribadi dan Badan

Setelah aktif kembali, kewajiban perpajakanmu berjalan seperti biasa lagi sesuai kondisi penghasilanmu. Langkah teknis mengajukannya sudah kami tulis di panduan cara mengaktifkan NPWP non efektif.

Perbedaan NPWP Nonaktif dan NPWP Dihapus

Wajib Pajak Nonaktif masih memegang NPWP yang sama, sedangkan penghapusan NPWP adalah prosedur terpisah yang dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

Penghapusan itu ditujukan bagi wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, sehingga nomornya tidak lagi sekadar berstatus nonaktif.

Untuk badan usaha, penetapan Wajib Pajak Nonaktif punya jalur sendiri dalam Pasal 45 PMK 81/2024. Syarat dan dokumennya kami bahas di artikel syarat non efektif NPWP badan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berikut jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul soal NPWP non efektif. Kalau ingin tahu kewajiban apa saja yang berlaku saat penghasilan atau usahamu kembali, coba cek kewajiban pajak kamu.

Apa risiko jika NPWP tidak aktif?

Status bisa diaktifkan kembali secara jabatan saat ada data bahwa kriteria Nonaktif tidak lagi terpenuhi, dan bagi PKP status ini bisa berujung pada pencabutan pengukuhan PKP. Kewajiban SPT tetap mengikuti kriteria penghasilan, bukan label statusnya.

Apakah NPWP non aktif bisa kena denda?

Denda keterlambatan SPT tidak dikenakan kepada orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Di luar keadaan itu, aturan yang berlaku tidak menyebut status Nonaktif sebagai alasan bebas denda.

Apa perbedaan NPWP aktif dan non efektif?

NPWP non efektif tetap ada dan belum dihapus, tetapi pemiliknya tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif. Kewajiban SPT-nya mengikuti kriteria pengecualian yang dibahas di atas, sedangkan pemilik NPWP aktif menjalankan kewajibannya seperti biasa.

Apakah NPWP non efektif harus bayar pajak?

Pasal 43 ayat (2) PER-7/PJ/2025 memperlakukan pembayaran pajak setelah penetapan Nonaktif sebagai data untuk mengaktifkan kembali statusmu secara jabatan. Kalau penghasilanmu kembali memenuhi syarat objektif, statusmu memang perlu aktif lagi dan kewajibannya berjalan seperti biasa.

Bagaimana cara mengaktifkan NPWP yang non efektif?

Permohonan bisa diajukan secara elektronik atau langsung ke KPP. Langkah lengkapnya ada di panduan pengaktifan yang kami tautkan pada bagian risiko di atas.

Bagikan
Rendy Andriyanto

Ditulis oleh

Rendy Andriyanto

Praktisi SEO dan pengelola platform digital, sebagai pemegang arsitektur informasi dan strategi konten organik. Berpengalaman dalam merancang sistem publikasi dan membangun properti web di sektor keuangan & bisnis. Di tax.co.id, Rendy merancang dan menulis panduan perpajakan agar informasi yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses oleh pengguna.

Lihat semua artikel LinkedIn

Foto Lina Anggraini peninjau konten pajak tax.co.id

Ditinjau oleh

Lina Anggraini Expert Reviewer

Praktisi pajak & akuntansi

Praktisi akuntansi dan perpajakan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Setelah meniti karier di kantor konsultan pajak dan memegang berbagai posisi supervisor pajak serta audit internal, kini bertugas sebagai Director of Business Development & Financial Advisory di Glin Asia Solusi. Di tax.co.id, Lina memastikan seluruh materi dan informasi akurat dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

Lihat konten yang ditinjau LinkedIn

Konsultasi