Sejak 1 Januari 2025 tarif PPN memang 12%, tetapi Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 menetapkan bahwa untuk sebagian besar barang dan jasa, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga. Akibatnya, beban PPN untuk transaksi biasa setara 11% dari harga, bukan 12% penuh.
Artikel ini menjelaskan rumusnya, tarif mana yang berlaku menurut tanggal transaksi, dan empat contoh hitung yang bisa kamu tiru. Kalau ingin langsung menghitung angka transaksimu sendiri, termasuk menghitung mundur dari harga yang sudah termasuk PPN, pakai kalkulator PPN kami.
Rumus Dasar Menghitung PPN
Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN menyebut bahwa PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan DPP. Jadi, rumus dasarnya selalu sama untuk transaksi apa pun, yaitu PPN terutang sama dengan tarif PPN dikali DPP.
- PPN terutang = tarif PPN x DPP
- DPP bisa berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain
- Tarif dan jenis DPP ditentukan oleh tanggal transaksi dan jenis barang atau jasanya
DPP itu sendiri adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Istilah Barang Kena Pajak yang sering muncul di aturan ini sudah kami jelaskan terpisah, jadi artikel ini langsung fokus ke cara menghitungnya.
Tarif PPN Mana yang Berlaku? Tergantung Tanggal Transaksi
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN hasil perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tarif 11% mulai 1 April 2022 dan tarif 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan bab PPN dalam undang-undang tersebut mulai berlaku 1 April 2022, sehingga transaksi sebelum tanggal itu masih memakai tarif lama.
Tarif lama tersebut adalah 10%. Ringkasnya, tarif dan DPP yang kamu pakai ditentukan oleh tanggal transaksi, seperti terlihat pada tabel berikut.
| Tanggal transaksi | Jenis penyerahan | Rumus PPN | Beban terhadap harga |
|---|---|---|---|
| Sebelum 1 April 2022 | Penyerahan umum | 10% x harga | 10% |
| 1 April 2022 sampai 31 Desember 2024 | Penyerahan umum | 11% x harga | 11% |
| Sejak 1 Januari 2025 | Selain barang mewah, termasuk jasa dan impor | 12% x 11/12 x harga | 11% |
| Sejak 1 Januari 2025 | Barang mewah, selain penjualan kepada konsumen akhir | 12% x harga jual atau nilai impor | 12% |
| 1 sampai 31 Januari 2025 | Barang mewah kepada konsumen akhir | 12% x 11/12 x harga jual | 11% |
| Sejak 1 Februari 2025 | Barang mewah kepada konsumen akhir | 12% x harga jual | 12% |
Tarif PPN juga bisa diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%, tetapi perubahan itu harus diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan anggaran negara.
Karena itu, biasakan mencocokkan tanggal transaksi dengan periode di tabel sebelum mulai menghitung.
Cara Menghitung PPN 12 Persen dengan DPP Nilai Lain
Untuk barang selain barang mewah, jasa, impor, serta pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar Daerah Pabean, Pasal 3 PMK 131/2024 memakai tarif 12% dikali DPP berupa nilai lain. Nilai lain itu dihitung sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.
- Tentukan harga jual, penggantian, atau nilai impor sebelum PPN.
- Hitung DPP nilai lain dengan mengalikan angka tersebut dengan 11/12.
- Kalikan DPP nilai lain dengan tarif 12% untuk mendapatkan PPN terutang.
Contoh A berikut memakai transaksi biasa sejak 1 Januari 2025 dengan harga jual Rp50.000.000 sebelum PPN. Angka ini hanya contoh untuk memperlihatkan rumusnya, bukan data transaksi sungguhan.
| Langkah Contoh A | Hitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Harga jual sebelum PPN | Angka contoh | Rp50.000.000 |
| DPP nilai lain | 11/12 x Rp50.000.000 | Rp45.833.333 (dibulatkan) |
| PPN terutang | 12% x 11/12 x Rp50.000.000 | Rp5.500.000 |
Hasil akhirnya Rp5.500.000, sama dengan 11% dari Rp50.000.000, karena 12% dikali 11/12 memang sama dengan 11%. Di contoh ini PPN dihitung dari pecahan 12% x 11/12 secara utuh, sebab mengalikan 12% dengan DPP yang sudah dibulatkan memberi hasil yang selisih kurang dari satu rupiah.
Contoh PPN 11 Persen: Dulu Nominal, Sekarang Efektif
Contoh B memakai harga yang sama, Rp50.000.000, tetapi untuk transaksi pada 2023 yang masih masuk periode tarif 11%. PPN-nya dihitung 11% x Rp50.000.000, sehingga hasilnya juga Rp5.500.000.
Rupiahnya sama dengan Contoh A, tetapi dasarnya berbeda, karena pada 2023 tarif 11% dikalikan langsung ke harga jual, sedangkan sejak 2025 tarif 12% dikalikan ke DPP 11/12. Perbedaan ini sering membingungkan saat kamu membandingkan dokumen transaksi lama dan baru, termasuk faktur pajak.
Contoh Barang Mewah yang Dikenai PPnBM
Untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, yaitu kendaraan bermotor dan barang selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pasal 2 PMK 131/2024 memakai tarif 12% dikali harga jual atau nilai impor.
Contoh C memakai barang mewah seharga Rp50.000.000 yang dijual sejak 1 Februari 2025, sehingga PPN-nya 12% x Rp50.000.000 atau Rp6.000.000.
PPnBM atas barang tersebut dihitung terpisah menurut aturan PPnBM sendiri, jadi Rp6.000.000 itu baru PPN-nya saja. Khusus penjualan barang mewah kepada konsumen akhir pada 1 sampai 31 Januari 2025, Pasal 5 PMK 131/2024 masih memakai 12% x 11/12 dari harga jual, dan rumus 12% dari harga jual baru berlaku mulai 1 Februari 2025.
PPN 12% Berlaku untuk Apa Saja?
Tarif 12% yang dikalikan penuh ke harga hanya berlaku untuk barang mewah berupa kendaraan bermotor dan barang lain yang dikenai PPnBM sesuai ketentuan perpajakan. PMK 131/2024 sendiri tidak memuat daftar barangnya, jadi jenis barang mewah tetap merujuk ke peraturan PPnBM yang berlaku.
Penyerahan barang selain barang mewah, penyerahan Jasa Kena Pajak, impor barang selain barang mewah, serta pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar Daerah Pabean memakai rumus 12% x 11/12. Inilah alasan sebagian besar transaksi sehari-hari tetap terasa seperti kena PPN 11%.
Ada pengecualian untuk transaksi yang sudah punya aturan nilai lain sendiri atau memakai besaran tertentu, karena Pasal 4 ayat (1) PMK 131/2024 mengecualikannya dari rumus Pasal 2 dan Pasal 3.
Ruang lingkup PMK 11/2025 dalam Pasal 2-nya mencakup nilai lain di luar Pasal 3 PMK 131/2024 serta besaran tertentu, jadi transaksi khusus seperti itu mengikuti aturan tersendiri, bukan rumus umum 11/12.
PPN Masukan dan PPN Keluaran Secara Singkat
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghitung PPN satu transaksi baru sebagian pekerjaan, karena setiap Masa Pajak ada pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dipertemukan.
Pasal 9 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang PPN mengatur bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam Masa Pajak yang sama, selisih lebih pajak keluaran disetor, dan selisih lebih pajak masukan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Pajak masukan atas perolehan yang PPN-nya dihitung dengan DPP nilai lain tetap dapat dikreditkan sesuai ketentuan perpajakan, menurut Pasal 3 ayat (4) PMK 131/2024. Jadi, PPN dengan rumus 11/12 yang kamu bayar kepada pemasok tidak hilang begitu saja selama syarat pengkreditannya terpenuhi.
Langkah Berikutnya
Setelah PPN tiap transaksi dihitung, PKP wajib melaporkannya dalam SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sesuai Pasal 171 ayat (13) PMK 81/2024. Batas ini berlaku untuk setiap Masa Pajak, jadi hitungan yang rapi sejak awal bulan akan memudahkan pelaporan.
Mau SPT Masa PPN kamu dihitung dan dilaporkan dengan benar setiap bulan? Kami bantu lewat layanan jasa lapor SPT Masa PPN untuk PKP.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berikut jawaban singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul soal cara menghitung PPN. Untuk mengingat tenggat pajak bulanan lainnya, kamu bisa membuka kalender pajak kami.
Bagaimana cara menghitung PPN 12%?
Untuk transaksi biasa sejak 1 Januari 2025, kalikan harga dengan 11/12 untuk mendapatkan DPP nilai lain, lalu kalikan hasilnya dengan 12%. Contohnya, harga Rp50.000.000 menghasilkan PPN Rp5.500.000, sedangkan barang mewah memakai 12% langsung dari harga jual.
Bagaimana cara perhitungan PPN 11%?
Untuk transaksi 1 April 2022 sampai 31 Desember 2024, kalikan harga langsung dengan 11%. Untuk transaksi sejak 2025, beban 11% muncul dari rumus 12% x 11/12, jadi hasil rupiahnya sama tetapi tarif resminya 12%.
PPN 12% meliputi apa saja?
Tarif 12% penuh dari harga hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM, yaitu kendaraan bermotor dan barang mewah lain sesuai peraturan PPnBM. Barang dan jasa lain tetap bertarif 12%, tetapi dikalikan ke DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga.
Bagaimana cara menghitung pajak PPN 10%?
Tarif 10% hanya berlaku untuk transaksi sebelum 1 April 2022, jadi rumus ini kamu pakai saat memeriksa dokumen lama. Sebagai Contoh D, harga Rp50.000.000 dikali 10% menghasilkan PPN Rp5.000.000.
Ditinjau oleh Lina Anggraini
