Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban, sedangkan SPT Tahunan adalah SPT untuk satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Kalau kamu baru perlu memahami istilahnya, baca dulu pengertian SPT Tahunan sebelum masuk ke aturan yang lebih rinci di bawah.
Sejak pelaporan pindah ke Coretax, sistem inti administrasi perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beberapa aturan SPT Tahunan ikut berubah. Artikel ini menjelaskan siapa yang wajib lapor, siapa yang dikecualikan, bentuk formulirnya sekarang, dan arti status kurang bayar, nihil, atau lebih bayar.
Siapa yang Wajib Lapor SPT Tahunan?
Pasal 3 ayat (1) UU KUP mewajibkan setiap Wajib Pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, lalu menyampaikannya ke DJP. Pasal 1 undang-undang yang sama mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang pribadi atau badan yang punya hak dan kewajiban perpajakan.
Orang pribadi wajib mendaftar sebagai Wajib Pajak kalau menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, atau kalau tidak berusaha tetapi penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024).
Untuk badan, PMK 81/2024 tidak memberi pengecualian dari kewajiban SPT, karena pengecualian dalam Pasal 180 hanya berlaku bagi orang pribadi.
Penghasilan istri yang pajaknya tidak dipisah dihitung sebagai penghasilan suami, kecuali penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong PPh Pasal 21, sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
SPT Tahunan orang pribadi juga menyediakan Lampiran 4, yaitu lampiran untuk penghitungan PPh terutang Wajib Pajak dan suami atau istri.
Tabel berikut merangkum posisi beberapa kondisi yang paling sering ditanyakan. Untuk kondisi yang tidak ada di tabel, kembalikan ke aturan umum bahwa setiap Wajib Pajak wajib lapor kecuali masuk kriteria pengecualian.
| Kondisi | Wajib lapor SPT Tahunan? |
|---|---|
| Orang pribadi dengan penghasilan neto di atas PTKP | Ya |
| Orang pribadi dengan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP | Tidak, masuk kriteria pengecualian |
| Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan neto di atas PTKP | Ya, hanya bebas dari SPT Masa PPh Pasal 25 |
| Istri yang pajaknya digabung dengan suami | Penghasilannya dilaporkan lewat SPT suami |
| Badan | Ya, tanpa pengecualian |
Batas waktu penyampaian setiap tahun bisa kamu pantau lewat kalender pajak kami. Bagian berikut menjelaskan dasar aturannya.
Batas Waktu dan Perpanjangan
Batas penyampaian SPT Tahunan orang pribadi paling lama 3 bulan dan SPT Tahunan badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Untuk Tahun Pajak yang berjalan Januari sampai Desember, artinya batasnya akhir Maret untuk orang pribadi dan akhir April untuk badan.
Pasal 174 ayat (1) aturan yang sama membolehkan perpanjangan paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Lewat dari batas itu, ada sanksi yang perlu kamu pahami di artikel denda telat lapor SPT.
Siapa yang Dikecualikan?
Pengecualian kewajiban SPT kepada Peraturan Menteri Keuangan, lalu Pasal 180 PMK 81/2024 menyerahkan kriteria orang pribadi yang dikecualikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kriteria itu kini tertulis di Pasal 112 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, aturan pelaporan SPT di era Coretax.
Orang pribadi yang penghasilan netonya dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi PTKP dikecualikan dari SPT Tahunan orang pribadi sekaligus dari SPT Masa PPh Pasal 25. Kamu bisa membandingkan penghasilan netomu dengan besaran PTKP sesuai status keluargamu.
Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas hanya dikecualikan dari SPT Masa PPh Pasal 25, bukan dari SPT Tahunan. Karyawan dengan penghasilan neto di atas PTKP tetap harus menyampaikan SPT Tahunan, walaupun gajinya sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja.
Formulir SPT Tahunan Sekarang: Satu untuk Pribadi, Satu untuk Badan
SPT Tahunan orang pribadi terdiri atas satu induk dan Lampiran 1 sampai Lampiran 5. Lampiran mana yang terisi bergantung pada kondisimu, misalnya Lampiran 3 yang berisi rekonsiliasi laporan keuangan serta penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas.
Formulir berawalan 1770, yaitu nama lama SPT Tahunan orang pribadi, hanya dipakai untuk Tahun Pajak sampai 2024, sesuai Pasal 138 huruf a PER-11/PJ/2025. Peraturan dasar formulir lama itu juga sudah dicabut lewat Pasal 146 aturan yang sama.
Untuk badan, Pasal 84 dan 85 PER-11/PJ/2025 menyebut formulirnya Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat, yang terdiri atas induk dan lampiran. Aturan itu tidak memberi nomor formulir, jadi nama resmi inilah yang berlaku untuk Tahun Pajak 2025 dan sesudahnya.
Versi dolar Amerika Serikat hanya untuk badan yang sudah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Lampiran SPT badan juga berbeda dari orang pribadi, antara lain rekonsiliasi laporan keuangan, daftar kepemilikan, dan daftar PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain.
Nama Formulir 1771, yaitu nama lama SPT Tahunan PPh badan, berasal dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010, aturan yang kini sudah dicabut. Kalau kamu ingin tahu jenis SPT lain di luar SPT Tahunan, lihat penjelasan jenis SPT.
Arti Status SPT Tahunan: Kurang Bayar, Nihil, atau Lebih Bayar
Status SPT Tahunan adalah hasil hitungan PPh terutang setelah pengurang, dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, angsuran PPh Pasal 25, dan STP PPh Pasal 25, lalu ditambah pengembalian kredit pajak luar negeri. Hasil positif berarti kurang bayar, hasil nol berarti nihil, dan hasil negatif berarti lebih bayar.
Pasal 1 UU KUP mendefinisikan kredit pajak PPh sebagai pajak yang dibayar sendiri, pokok pajak dalam STP, pajak yang dipotong atau dipungut, dan pajak luar negeri, dikurangi pengembalian pendahuluan. Tabel berikut meringkas tiga contoh resmi dalam lampiran PER-12/PJ/2026 untuk Tahun Pajak 2025.
| Unsur hitungan | Wajib Pajak A | Wajib Pajak B | Wajib Pajak C |
|---|---|---|---|
| PPh terutang setelah pengurang | Rp12.000.000,00 | Rp12.000.000,00 | Rp12.000.000,00 |
| Dipotong atau dipungut pihak lain | Rp4.000.000,00 | Rp8.000.000,00 | Rp9.000.000,00 |
| Angsuran PPh Pasal 25 | Rp3.600.000,00 | Rp3.600.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| STP PPh Pasal 25 (pokok) | Rp1.400.000,00 | Rp1.400.000,00 | Rp1.400.000,00 |
| Pengembalian kredit pajak luar negeri | +Rp1.000.000,00 | +Rp1.000.000,00 | +Rp1.000.000,00 |
| Hasil dan status | Rp4.000.000,00, kurang bayar | Rp0,00, nihil | Rp(1.000.000,00), lebih bayar |
Kurang Bayar
Pasal 29 UU PPh mewajibkan kekurangan pajak dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan. Pasal 95 ayat (1) PMK 81/2024 menambahkan bahwa pelunasan itu tetap tidak boleh melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
Status ini muncul ketika kredit pajakmu lebih kecil dari PPh terutang, seperti Wajib Pajak A pada tabel di atas. Penyebab umumnya kami bahas di artikel penyebab status kurang bayar.
Nihil
Status nihil berarti hasil hitungan di Bagian E tepat nol, seperti Wajib Pajak B pada tabel di atas. Kredit pajakmu sama persis dengan PPh terutang, jadi tidak ada yang perlu dibayar dan tidak ada yang dikembalikan.
Status SPT nihil berbeda dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil, karena Pasal 1 UU KUP mendefinisikan SKP Nihil sebagai ketetapan yang diterbitkan DJP, bukan hasil hitungan yang kamu isi sendiri. Kalau angka di SPT ternyata keliru, SPT itu masih bisa dibetulkan.
Lebih Bayar
Lebih bayar terjadi kalau pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak, dan menurut Pasal 28A UU PPh yang disisipkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, kelebihannya dikembalikan setelah pemeriksaan. Pengembalian itu dihitung setelah kelebihan diperhitungkan lebih dulu dengan utang pajak berikut sanksinya.
Petunjuk pengisian dalam lampiran PER-12/PJ/2026 menjelaskan bahwa pengembalian melalui pemeriksaan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak memeriksa permohonan dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
Pengembalian pendahuluan disediakan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu Wajib Pajak patuh, atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.
Bagian G SPT Tahunan, yaitu bagian permohonan pengembalian lebih bayar, meminta kamu memilih pengembalian melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan sesuai Pasal 17B, 17C, dan 17D UU KUP. Proses pengembalian kelebihan pajak ini dikenal sebagai restitusi pajak.
Sudah Paham Statusnya, Lalu Lapor di Mana?
Setelah tahu kamu wajib lapor dan memahami arti statusnya, langkah berikutnya adalah menyampaikan SPT lewat Coretax. Urutan pengisian dan pengirimannya kami jelaskan di panduan cara lapor SPT Tahunan.
Bingung status SPT kamu atau takut salah lapor? Kami bantu lewat layanan jasa lapor SPT Tahunan pribadi, termasuk memeriksa status SPT sebelum dikirim.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Beberapa pertanyaan berikut paling sering muncul seputar SPT Tahunan. Jawabannya merujuk aturan yang sudah dibahas di atas.
Apa itu SPT perusahaan?
SPT perusahaan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Batas penyampaiannya paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau akhir April untuk Tahun Pajak Januari sampai Desember.
Kapan batas terakhir pelaporan SPT Tahunan?
Untuk orang pribadi paling lama 3 bulan dan untuk badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Batas itu bisa diperpanjang paling lama 2 bulan dengan pemberitahuan perpanjangan.
Apakah karyawan yang gajinya sudah dipotong pajak tetap wajib lapor SPT Tahunan?
Ya, kalau penghasilan netonya setahun di atas PTKP. Pengecualian bagi orang pribadi yang tidak berusaha hanya berlaku untuk SPT Masa PPh Pasal 25, sedangkan yang bebas dari SPT Tahunan hanya orang pribadi dengan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP.
Apakah badan bisa dikecualikan dari SPT Tahunan?
Tidak, karena pengecualian dalam Pasal 180 PMK 81/2024 dan Pasal 112 PER-11/PJ/2025 hanya berlaku bagi orang pribadi. Setiap badan tetap menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk setiap Tahun Pajak.
Bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan badan di Coretax?
Langkah demi langkahnya ada di panduan lapor SPT badan di Coretax. Artikel ini sengaja tidak mengulang langkah tersebut.
Ditinjau oleh Lina Anggraini
